Kamis, 21 Februari 2013
PILIHAN TEPAT MELANJUTKAN SEKOLAH KE SMA
Kamis, 13 Desember 2012
Dijual pertokoan iq-rom terjangkau dan menguntungkan ! 0227800240
Selasa, 26 Mei 2009
BErita JABAR
Dengan Hormat,
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Mahasiswa Pancasila Provinsi Jawa Barat mengudang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada acara SEMINAR PENDIDIKAN, yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Kamis/28 Mei 2009
Waktu : 12.10 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula KNPI Jawa Barat, Jln. Soekarno Hatta 623
Tema : ”Menakar Keberlangsungan Pendidikan Gratis; Akankah berkualitas dan berkelanjutan?”
Sub tema :-Pemberdayaan APBN/APBD 20 % dan Realisasi dana BOS
- Arah kebijakan pemerintah
- Peningkatan Kesejahteraan Guru/Honorer/sertifikasi
- Peningkatan Supra Infra Struktur pendidikan
Keynote specker : GUBERNUR JAWA BARAT
Pembicara :- Abur Mustikawanto, D.Ed (Disdik Jawa Barat)
- Drs.H.Rahmat Sulaeman (DPRD Jawa Barat)
- Ketua PAGI Jawa Barat
- Prof.Pupuh Paturrahman (Guru Besar UIN SGD Bandung)
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami haturkan terimakasih.
Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang
Informasi pendaftaran : 081322585403
Senin, 19 Mei 2008
Berita Demo Kenaikan BBM
Jum'at, 9 Mei 2008 - 15:38 wib
TB Ardi Januar - Okezone
BANDUNG - Sejumlah massa yang tergabung dalam Mahasiswa Pancasila Jawa Barat, mendatangi kantor Pertamina Kota Bandung di Jalan Wirayuda nomor 1, Bandung. Dalam aksinya kali ini mereka meminta agar Pertamina menaikan harga BBM sebesar 100%. Waduh...
"Pemerintah hendaknya menaikan harga BBM sebesar 100 persen, biar BBM tidak ada yang beli dan biar mereka puas dan orang miskin yang ada di Indonesia pada mati karena miskin," ujar Koordinator aksi, Syachriyal dalam orasinya, Jumat (9/5/2008).
Dia menambahkan, Indonesia hanyalah tempat bagi orang kaya dan bukan diperuntukan orang miskin. "Jadi orang miskin mendingan jangan hidup di Indonesia karena bukan tempatnya," sidnirnya.
Syachriyal menjelaskan, usaha Bantuan Tunai Langsung (BLT) oleh pemerintah hanya dianggap mensyahkan orang miskin di Indonesia.
"Kenaikan BBM nanti kemungkinan akan melahirkan 41,5 juta jiwa orang miskin. Oleh karena itu, kami menolak blt. Karena itu hanya akan melanggengkan kemiskinan dan tidak menjadi solusi," Paparnya.
Hingga pukul 16.00 WIB, aksi yang dimulai sejak pukul 14.30 ini masih berjalan tertib. Aksi sempat diwarnai dengan adegan teatrikal sebagai wujud realita kehidupan masyarakat. Sejumlah polisi dari Polresta Bandung Tengah juga nampak bersiaga mengawal jalannya aksi. (kem)
Rabu, 07 Mei 2008
Berita RADAR Bandung
Pendidikan Gratis, Harga Mati
Mapancas Nilai Dewan Kurang Proaktif Benahi Pendidikan
WASTUKANCANA-Puluhan demonstran yang tergabung dalam ormas Mahasiswa Pancasila (Mapancas) mengepung gedung DPRD Kota Bandung. Pengepungan ini terkait sikap dewan yang dinilainya kurang proaktif dalam memperjuangan pendidikan di Kota Bandung, sehingga pendidikan hanya dinikmati kalangan mampu saja.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 di halaman gendung dewan, Jalan Wastukancana Kota Bandung. Sekalipun tidak mendapat tanggapan dari dewan, aksi tetap berjalan damai. Setengah jam berikutnya, mereka membubarkan diri.
Dalam orasinya mereka menyayangkan sikap lembek dewan terkait banyaknya peristiwa kebocoran soal pada Ujian Nasional (UN) di Kota Bandung. Menurutnya, kebocoran soal menandakan, bahwa pendidikan bisa dikomersilkan. “Kalau pendidikan dikomersilkan, tentu hanya kalangan tententu saja yang bisa membelinya. Ini menjadi paradoks, mengingat pendidikan harus bisa dinikmati oleh semua kalangan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Mapancas Kota Bandung Burhanudin H, kepada wartawan, kemarin.
Menurutnya UN hanya sekedar test belaka, tidak lagi memiliki ‘kesakralan’. Banyak pihak yang dengan leluasa membocorkan soal-soal ujian. Ini semua, tandas Burhandin, karena sistem pendidikan belum mencerdaskan. “Semua terkesan hanya formalitas saja. Tentu kalau hal ini benar adanya, kita ini lelah harus menyaksikan sandiwara dalam segala bidang. Rubahlah dari saat ini, dan mereka yang punya otoritas seperti dewan harus punya sikap,” terangnya.
Kendatipun ujian hanya formalitas, tapi UN telah menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi para siswa dan orang tua-nya. Meraka takut, tidak lulus dan tidak diterima di perguruan tinggi. “Ibaratnya bagi orang kaya, bodoh juga sah, karena mereka bisa membeli kunci jawaban ujian. Nah, bagi orang miskin ujian menjadikan frustasi, karena standar kelulusannya yang dinaikan,” jelas Burhanudin.
Diakhir orasinya mereka mendesak pemerintah dan dewan agar bertanggung jawab terhadap segala masalah sosial yang muncul belakangan ini. Mereka juga mendesak terealisasinya anggaran 20 % untuk pendidikan di Kota Bandung. “Tingkatkan infrastruktur pendidikan agar bisa dinikmati semua kalangan. Selanjutnya, pendidikan gratis adalah harga mati. Pemerintah jangan terus-terusan berdalih, karena ketidakmampuannya,” tandasnya. (aol)
Sabtu, 12 April 2008
Berita KNPI
BERITA
Kusnida, Calon Ketua KNPI Kota BandungBANDUNG, (HU Pikiran Rakyat),-
Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bandung merekomendasikan Dr. Kusnida Indrajaya (anggota kehormatan Mapancas Kota Bandung), sebagai calon Ketua KNPI Kota Bandung periode 2007-2010, dalam Musyawarah Kota KNPI Kota Bandung 14-15 Desember mendatang. Rekomendasi tersebut berdasarkan penskoran yang dilakukan Mapancas Kota Bandung, Jumat (16/11) di Cafe Temara, Bandung. Acara tersebut merupakan rangkaian dialog “Bedah Konsep” bertema “KNPI dan Prospek Kemandirian Pemuda”.
Dalam penskoran tersebut, Dr. Kusnida memperoleh skor 344, mengungguli tiga kandidat ketua lainnya, yakni Endang Syarif (339), Usep Kurniawan (323), dan Agus Setiabudi (320). Semula ada enam kandidat yang dijagokan, namun dua nama lainnya, Dandan R. Wardana dan Sony Bahtiar tidak hadir karena ada kepentingan.
Kriteria
Menurut Ketua DPD Mapancas Kota Bandung, Burhanuddin Hamnach, Mapancas dalam menentukan calon Ketua KNPI menggunakan sistem penskoran dengan beberapa kriteria penilaian. Di antara kriteria itu, visi dan misi untuk kemajuan pemuda, komitmen terhadap OKP--dalam hal ini Mapancas-- memiliki motivasi kuat dan penguasaan terhadap persoalan pemuda di Kota Bandung.
“Sejumlah kriteria itu menjadi dasar pertimbangan kami untuk merekomendasikan bakal calon Ketua KNPI Kota Bandung,” ujarnya.
Lewat dialog “Bedah Konsep” itu, sejumlah peserta mengkritik sikap KNPI yang dinilai sebagai corong pemerintah. Demikian pula, para peserta juga menolak calon Ketua KNPI mendatang dari unsur birokrat.
“Pada prinsipnya, rakyat membutuhkan pemimpin. Jika pemimpin yang membutuhkan rakyat, akan terjadi nominalisasi suara. Dalam hal ini, KNPI harus menghindarkan diri dari sikap pragmatisme,” kata Burhanuddin menegaskan. (A-100)***
Berita KNPI
BERITA
Kusnida, Calon Ketua KNPI Kota BandungBANDUNG, (HU Pikiran Rakyat),-
Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bandung merekomendasikan Dr. Kusnida Indrajaya (anggota kehormatan Mapancas Kota Bandung), sebagai calon Ketua KNPI Kota Bandung periode 2007-2010, dalam Musyawarah Kota KNPI Kota Bandung 14-15 Desember mendatang. Rekomendasi tersebut berdasarkan penskoran yang dilakukan Mapancas Kota Bandung, Jumat (16/11) di Cafe Temara, Bandung. Acara tersebut merupakan rangkaian dialog “Bedah Konsep” bertema “KNPI dan Prospek Kemandirian Pemuda”.
Dalam penskoran tersebut, Dr. Kusnida memperoleh skor 344, mengungguli tiga kandidat ketua lainnya, yakni Endang Syarif (339), Usep Kurniawan (323), dan Agus Setiabudi (320). Semula ada enam kandidat yang dijagokan, namun dua nama lainnya, Dandan R. Wardana dan Sony Bahtiar tidak hadir karena ada kepentingan.
Kriteria
Menurut Ketua DPD Mapancas Kota Bandung, Burhanuddin Hamnach, Mapancas dalam menentukan calon Ketua KNPI menggunakan sistem penskoran dengan beberapa kriteria penilaian. Di antara kriteria itu, visi dan misi untuk kemajuan pemuda, komitmen terhadap OKP--dalam hal ini Mapancas-- memiliki motivasi kuat dan penguasaan terhadap persoalan pemuda di Kota Bandung.
“Sejumlah kriteria itu menjadi dasar pertimbangan kami untuk merekomendasikan bakal calon Ketua KNPI Kota Bandung,” ujarnya.
Lewat dialog “Bedah Konsep” itu, sejumlah peserta mengkritik sikap KNPI yang dinilai sebagai corong pemerintah. Demikian pula, para peserta juga menolak calon Ketua KNPI mendatang dari unsur birokrat.
“Pada prinsipnya, rakyat membutuhkan pemimpin. Jika pemimpin yang membutuhkan rakyat, akan terjadi nominalisasi suara. Dalam hal ini, KNPI harus menghindarkan diri dari sikap pragmatisme,” kata Burhanuddin menegaskan. (A-100)***