Berita RADAR Bandung

Pendidikan Gratis, Harga Mati

Mapancas Nilai Dewan Kurang Proaktif Benahi Pendidikan

WASTUKANCANA-Puluhan demonstran yang tergabung dalam ormas Mahasiswa Pancasila (Mapancas) mengepung gedung DPRD Kota Bandung. Pengepungan ini terkait sikap dewan yang dinilainya kurang proaktif dalam memperjuangan pendidikan di Kota Bandung, sehingga pendidikan hanya dinikmati kalangan mampu saja.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 di halaman gendung dewan, Jalan Wastukancana Kota Bandung. Sekalipun tidak mendapat tanggapan dari dewan, aksi tetap berjalan damai. Setengah jam berikutnya, mereka membubarkan diri.
Dalam orasinya mereka menyayangkan sikap lembek dewan terkait banyaknya peristiwa kebocoran soal pada Ujian Nasional (UN) di Kota Bandung. Menurutnya, kebocoran soal menandakan, bahwa pendidikan bisa dikomersilkan. “Kalau pendidikan dikomersilkan, tentu hanya kalangan tententu saja yang bisa membelinya. Ini menjadi paradoks, mengingat pendidikan harus bisa dinikmati oleh semua kalangan,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah Mapancas Kota Bandung Burhanudin H, kepada wartawan, kemarin.
Menurutnya UN hanya sekedar test belaka, tidak lagi memiliki ‘kesakralan’. Banyak pihak yang dengan leluasa membocorkan soal-soal ujian. Ini semua, tandas Burhandin, karena sistem pendidikan belum mencerdaskan. “Semua terkesan hanya formalitas saja. Tentu kalau hal ini benar adanya, kita ini lelah harus menyaksikan sandiwara dalam segala bidang. Rubahlah dari saat ini, dan mereka yang punya otoritas seperti dewan harus punya sikap,” terangnya.
Kendatipun ujian hanya formalitas, tapi UN telah menimbulkan kepanikan yang luar biasa bagi para siswa dan orang tua-nya. Meraka takut, tidak lulus dan tidak diterima di perguruan tinggi. “Ibaratnya bagi orang kaya, bodoh juga sah, karena mereka bisa membeli kunci jawaban ujian. Nah, bagi orang miskin ujian menjadikan frustasi, karena standar kelulusannya yang dinaikan,” jelas Burhanudin.
Diakhir orasinya mereka mendesak pemerintah dan dewan agar bertanggung jawab terhadap segala masalah sosial yang muncul belakangan ini. Mereka juga mendesak terealisasinya anggaran 20 % untuk pendidikan di Kota Bandung. “Tingkatkan infrastruktur pendidikan agar bisa dinikmati semua kalangan. Selanjutnya, pendidikan gratis adalah harga mati. Pemerintah jangan terus-terusan berdalih, karena ketidakmampuannya,” tandasnya. (aol)